Home / Berita Umum / Langkah Jokowi Atur Difisit BPJS Kesehatan

Langkah Jokowi Atur Difisit BPJS Kesehatan

Langkah Jokowi Atur Difisit BPJS Kesehatan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberi tanda tangan Ketetapan Presiden (Perpres) berkenaan penggunaan cukai rokok dari daerah. Perpres ini dinilai bisa tutup defisit keuangan Tubuh Penyelenggara Agunan Sosial (BPJS) Kesehatan.

” Perpres udah ditandatangan serta tengah diundangkan di Kumham, ” kata Juru Bicara Presiden Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat,

Awal kalinya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebutkan Kementerian Keuangan udah serta bakal mengerjakan beberapa skenario buat mengontrol defisit keuangan BPJS Kesehatan. Pertama, langkah penambahan andil Pemerintah Daerah (Pemda) .

” Pertama, buat kita menambah andil pemerintah daerah, ” kata Mardiasmo, kala rapat dengar saran (RDP) berbarengan Komisi IX, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/9/2018) .

Mardiasmo mengatakan, penambahan andil Pemda itu adalah langkah konkret sebagai satu bauran kebijakan. Satu diantaranya dengan menerbitkan PMK 183/2017 intercept tunggakan iuran Pemda pada tahun 2017 buat mendisiplinkan Pemda.

” Lantas kami menerbitkan Ketetapan Menteri Keuangan (PMK) No 222/2017 terkait pemanfaatan dana untuk hasil cukai tembakau sebesar Rp 1, 48 triliun melalui langkah pasokan side, ” ujarnya.

Sesudah itu, kata Mardiasmo, buat menambah andil Pemda juga dilaksanakan penggunaan dana pajak rokok. Penggunaan itu dirapikan dalam Ketetapan Presiden (Perpres) terkait Agunan Kesehatan Nasional (JKN) .

” Dalam Perpres ini dilimpahkan terhadap Kementerian Keuangan agar dapat memotong langsung pajak rokok yg bakal diserahkan terhadap daerah. Namun, yg dipotong merupakan Pemerintah Daerah yg mengerjakan penunggakan, ” papar Mardiasmo.

Langkah ke dua, ialah dengan mengerjakan efisiensi dana operasional BPJS Kesehatan. Cara itu dengan menerbitkan PMK 209/2017 terkait besaran rasio dana operasional.

” Ke-tiga, dengan menambah efisiensi serta efektivitas pelayanan kesehatan yang dirapikan dalam Perpres JKN. Kedepannya bakal ada perbaikan manajemen klaim layanan kesehatan, metode rekomendasi serta rekomendasi balik dan pelaksanaan kiat purchasing, ” katanya.

About admin