Home / Berita Umum / PAN Akan Tarik Menterinya Dari Kabinet

PAN Akan Tarik Menterinya Dari Kabinet

PAN Akan Tarik Menterinya Dari Kabinet – Partai Amanat Nasional (PAN) menampik keinginan Amien Rais supaya menarik menterinya keluar dari kabinet. Keinginan Ketua Dewan Kehormatan PAN itu di pastikan tdk juga akan dikerjakan dikarenakan kursi menteri diserahkan seutuhnya pada Presiden Joko Widodo.

” Bila permasalahan itu kan terserah Pak Jokowi. Masalahnya di Pak Jokowi, ” kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto waktu dihubungi Kompas. com, Senin (24/7/2017) malam.

Yandri menuturkan, DPP PAN lihat keinginan Amien Rais itu jadi satu anjuran serta input. Namun, Yandri menyatakan kalau sekarang PAN tetaplah memposisikan diri jadi parpol pendukung pemerintah.

Oleh karenanya, PAN menyerahkan seutuhnya pada Jokowi apakah juga akan menjaga atau mencopot kadernya dari tempat menteri.

” Ya anjuran kan umum, namun masalah Menteri itu masalah Presiden, ” lebih Yandri.

Waktu ini, PAN mempunyai satu pos menteri di kabinet, yaitu Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi yang dihuni oleh Asman Abnur. Diluar itu, ada pula Kepala Ekonomi serta Industri yang di isi oleh Soetrisno Bachir.

” Hak prerogatif Pak Jokowi, hak tunggal Pak Jokowi, ” kata dia.

Pernyataan supaya PAN mundur dari kabinet di sampaikan Amien Rais selesai menghadiri halalbihalal di Pondok Pesantren Al-Ishlah, Bondowoso, Minggu (23/7/2017) tempo hari.

Amien menuturkan, PAN mesti memastikan sikap politik tidak untuk berkoalisi dengan pemerintah yang berkuasa sekarang.

” Saya saran agar Asman Abnur selekasnya keluar dari kabinet. Titik, ” ucap Amien Rais seperti diambil dari Kompas TV.

Waktu di tanya apakah setelah itu PAN juga akan kembali join dengan koalisi oposisi yang dimotori Partai Gerindra, Amien tdk menjawabnya dengan tegas.

” (Koalisi) dengan rakyat, ” ucap dia.

Terlebih dulu, PAN memanglah sering lain sikap dengan pemerintah serta partai koalisi yang lain. PAN pilih walk out dalam pengambilan ketentuan Rancangan Undang-Undang Pemilu dengan partai non pemerintah dikarenakan mensupport presidential threshold 0 %.

Padahal, pemerintah serta partai koalisi kompak mensupport presidential threshold 20 % kursi serta 25 % nada sah nasional.

Diluar itu, PAN juga dikira tidak setia dikarenakan menyebutkan penolakan pada Perppu Nomor 2 Tahun 2017 terkait organisasi kemasyarakatan.

Padahal, semua parpol koalisi mensupport perppu yang meringankan pembubaran ormas itu. Beberapa elite parpol pendukung pemerintah memohon PAN keluar dari koalisi.

About admin