PKB Bersih Caleg Dari Eks Napi

Agen Casino

PKB Bersih Caleg Dari Eks Napi – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permintaan tuntutan Ketetapan KPU Nomer 20 Tahun 2018 yg melarang bekas napi korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif alias nyaleg. Tapi putusan MA itu tidak laku automatis.

Wasekjen PKB Daniel Johan mengatakan udah beri dukungan langkah KPU berkenaan ketentuan PKPU. Karena, ketentuan itu membuat kepemimpinan Indonesia yg lebih baik.

” Lantaran tekad serta semangat KPU itu untuk kepemimpinan Indonesia yg lebih baik, kita beri dukungan sikap KPU, saya pikir ini terobosan KPU yg butuh kita hargai, ” tutur Daniel kala terlibat perbincangan, Jumat (14/9/2018) .

Daniel menjelaskan, KPU serta stakeholder butuh mengkaji ketentuan itu supaya skema kepemimpinan pemilu tidak ada money politic atau politik uang. PKB mengakui sekarang ini tidak ajukan calon legislatif eks koruptor di Pileg 2019.

” Tetapi bagusnya KPU berbarengan seluruhnya stakeholder butuh pikirkan yg lebih sistemik serta utuh, hingga skema kepemimpinan lewat pemilu betul-betul dapat memutuskan money politic, supaya kapabilitas modal tidak bajak rekrutmen kepemimpinan, tetapi betul-betul dapat melahirkan kader-kader yg visioner serta setia terhadap rakyat, yg betul-betul dapat bekerja buat kebaikan penduduk, ” kata Daniel.

Dalam putusan MA membolehkan beberapa bekas koruptor itu bisa nyaleg. PKPU itu bertentangan dengan Kasus 240 ayat 1 huruf g UU Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 71/PUU-XIV/2016.

Permintaan itu diputus pada Kamis, 13 September 2018, oleh majelis hakim yg terbagi dalam tiga hakim agung, yakni Irfan Fachrudin, Yodi Martono, serta Supandi.

Tetapi putusan MA itu tidak laku automatis. Hal semacam itu dilandasi Ketetapan MA Nomer 1 Tahun 2011 mengenai Hak Uji Materiil seperti diambil detikcom. Dalam Kasus 8 ayat 2 dikatakan :

Dalam soal 90 hari selesai putusan MA itu di kirim ke Tubuh atau Petinggi Usaha Tata Negara, yg keluarkan ketetapan perundang-undangan itu, nyata-nyatanya Petinggi itu tidak melakukan kewajibannya, untuk hukum ketetapan perundang-undangan itu tidak punya kapabilitas hukum.