Hasto Kristiyanto Marah Dengan Sangkaan Ferdinand

Hasto Kristiyanto Marah Dengan Sangkaan Ferdinand – Jambore Nasional Relawan (JNR) 212 yg idenya bakal diadakan 30 November sampai 1 Desember 2018 di Bumi Perkemahan serta Graha Wisata (Buperta) Pramuka Cibubur, Jakarta Timur gagal terwujud. Achmad Mardiyanto bertindak sebagai kepala Buperta mencabut izin dengan cara sepihak melalui surat yg dia layangkan ke panitia JNR 212. Dia beralasan pencabutan izin JNR 212 lantaran petunjuk dari Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka, Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Tidak hanya itu pengurus Buperta Pramuka Cibubur pun tidak akan ada acara yg terjalin dengan Pemilu 2019.

” Buperta punya sikap netral serta tak memihak pada siapa-siapa saja dalam situasi pemilihan presiden, pileg, serta penentuan DPD, ” tuliskan Mardiyanto dalam surat tertanggal 22 November 2018 itu.

Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan membetulkan argumen pencabutan izin itu. Menurut dia, Waseso mau kembalikan marwah bumi perkemahan jadi organisasi pendidikan yg terputus dari politik praktis.

“Sebagaimana ditugaskan UU Nomer 12 Tahun 2010, ”

Aktivitas JNR 212 diatur oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 yg dibina Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab. Tidak cuman Rizieq, pengurus PA 212 yang lain yaitu beberapa orang yg punyai rekam jejak urgent terhadap pemerintah. Contohnya: Slamet Maarif, Eggi Sudjana, Fahira Idris, sampai Amien Rais. Mereka pun masuk dalam susunan Tubuh Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pemilihan presiden 2019.

Maksud JNR 212 yaitu, kursus relawan Prabowo-Sandiaga. Idenya acara bakal dikunjungi lebih kurang 2500 peserta dari 26 propinsi. Perihal itu tertulis dalam surat yg kirim Ketua Pelaksana JNR 212 Wahidin terhadap Buperta Ciracas. Di susunan pengurus PA 212 Wahidin menjabat jadi merupakan Wakil Sekretaris 1.

JNR 212 pun disiapkan buat pemanasan agenda Perbuatan Reuni Besar 212 yg bakal diadakan di Monas, Jakarta pada 2 Desember 2018. Menurut dokumen detail agenda yg kami terima, selesai JNR 212, banyak peserta langsung disasarkan buat long march ketujuan Monas.

Ketua Pelaksana JNR 212, Wahidin sedih atas pencabutan izin JNR 212. Dia menuding ada keterlibatan di luar pengelola Buperta dalam masalah ini. “Ada intervensi dari atas [pemerintah] memang, ” keluhnya kala dihubungi reporter Tirto, Jumat (23/11/2018) .

Wahidin lantas memaparkan, udah menyediakan laporan ke Bawaslu berkenaan agenda JNR 212 yang memiliki kandungan unsur kampanye. “Kami tahu peraturan, ” susulnya.

“Mabes Polri, Polda Metro, Kapolres, bahkan juga Kapolsek udah kami surati, isyarat bukti terimanya kami ada. Dengan cara legalitas udah usai. ”

Prabowo-Sandiaga Dijegal Jokowi?
Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferdinand Hutahaean merasa penundaan izin JNR 212 adalah perbuatan yg tak adil. Ia mengira ada intervensi ke Buperta Cibubur. Dikarenakan awal kalinya izin udah dikasihkan.

“Hampir semua instansi negara itu kelihatan berpihak ya. Jikalau ada yg demikian kami tersenyum saja menyaksikan Penggabungan Adil Makmur ini dijegal, dibatasi, ” kata Ferdinand terhadap reporter Tirto.

Menurut orang politik Partai Demokrat itu, JNR 212 adalah acara utama yg dapat bikin relawan solid buat mendongrak kepopuleran Prabowo-Sandiaga. Dikarenakan ada materi untuk banyak peserta berkenaan kiat berkampanye.

Tidak hanya itu aktivitas ini bisa juga memperkokoh perbuatan Reuni Besar 212 di Monas. “Justru bila berikut kita menyaksikan itu [pembatalan izin] sisi ketidaknetralan serta merugikan langkah pergerakan penggabungan Prabowo-Sandi, ” tegasnya.

Sekretaris Team Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Hasto Kristiyanto marah dengan sangkaan Ferdinand. Ia mengatakan gak sempat ada intervensi kekuasaan yg dilaksanakan Presiden Jokowi. Gugatan itu menurut Hasto menyerupai perkara hoax Ratna Sarumpaet. Kala itu team Prabowo-Sandiaga ramai-ramai menuding Ratna dianiaya oleh lawan politik, namun terakhir didapati malahan mereka sendiri yg salah tuding.

” Sebelum menuding, lebih baik cek internal dahulu ketimbang pak Prabowo dah sudah terburu menuding Pak Jokowi nyata-nyatanya ada kebohongan Ratna Sarumpaet. Bila begitu kan malu mesti memohon maaf terhadap rakyat, ” kata Hasto kala di tanya reporter Tirto di daerah Jakarta Pusat.

Awal kalinya Relawan Jokowi Gunakan Buperta
Jambore Nasional Relawan Jokowi sempat diadakan di Buperta Pramuka Cibubur pada, Jumat (15/5/2015) . Bahkan juga Jokowi datang dalam acara yg dilakukan lebih kurang tujuh bulan selesai dirinya sendiri dilantik jadi presiden itu.

Koordinator Kehumasan Kwarnas Pramuka Berthold Sinaulan mengaku aktivitas yg diadakan relawan Jokowi itu salah. Karenanya menurut dia Budi Waseso mau merubahnya.

“Kami senantiasa bakal punya sikap netral serta kami tak kan balik kembali buat berikan aktivitas politik praktis dilaksanakan di perkemahan yg buat ladang pendidikan. Buat partai apa pun terus begitu, ”

Eks Ketua Kwarnas Pramuka Adhyaksa Dault, gak terima apabila pada era kepemimpinannya Buperta Pramuka Cibubur kerap dimanfaatkan aktivitas memiliki bau politik praktis.

“Enggak berpolitik lah itu. Dahulu kan ada kemah ini, kemah itu, sepanjang tak anti Pancasila kan gak apa-apa, ” kata Adhyaksa terhadap reporter Tirto.

Adhyaksa mengaku apabila Kwarnas Pramuka tak bisa turut serta dalam politik praktis. Tetapi menurut dia berikan izin aktivitas memiliki bau politik praktis di Buperta Pramuka Cibubur, bukan bermakna institusinya mendukung isi acara itu.

“Dulu seluruhnya yg utama ia bayar, tertata, gak ada soal, ” ujarnya.

Bacalah juga artikel berkenaan REUNI 212 atau tulisan menarik yang lain Felix Nathaniel