KPK Bicara Tentang Politik Uang

KPK Bicara Tentang Politik Uang – Hasil dari survey Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkenaan Bentrokan Keperluan Permodalan Pemilihan kepala daerah 2018, sejumlah 20 responden menyatakan udah berikan mahar terhadap parpol. Pembangunan metode mencegahan korupsi di bagian swasta serta parpol berubah menjadi perhatian KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengemukakan, perjanjian atau mahar itu punyai nilai yg berlainan.

” Besaran mahar yg dibayarkan kira-kira pada Rp 50 juta hingga Rp 500 juta per kursi sebagai perjanjian pada partai serta pasangan calon kepala daerah, ” pungkasnya.

Mahalnya mahar ini tak seimbang dengan kapabilitas finansial yg dipunyai calon kepala daerah. ” Banyak calon kepala daerah mencari pemberian ongkos dari donatur. Profile penyumbang didominasi pebisnis, ” ujarnya.

Karena itu, sambung Alex, pembangunan metode mencegahan korupsi di bagian swasta serta parpol berubah menjadi perhatian KPK pada 2018 ini. Buat bagian parpol, KPK berbarengan LIPI, akademisi, instansi swadaya warga serta parpol udah membuat Metode Jujur dan berkarakter kuat Partai Politik (SIPP) .